BungaQQ KepoQQ KantinQQ helipoker BaikQQ
Berita Harian Terkini

Mantan Napi Diperbolehkan Caleg Warga Banyak Protes

Mantan Napi Diperbolehkan Caleg Warga Banyak Protes. Dibukanya lowongan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 lewat cara serentak memperoleh minat yg tinggi dari orang. Ditambah lagi, tes itu bakal di mulai beberapa waktu lagi, ialah, 26 September.

Mantan Napi Diperbolehkan Caleg Warga Banyak Protes

Mantan Napi Diperbolehkan Caleg Warga Banyak Protes

Berita Terkini Dengan minat yg tinggi dari orang untuk ikuti CPNS itu, hasilnya membawa dampak kantor-kantor polisi berubah menjadi ramai oleh penduduk. Mengingat, satu diantaranya ketentuan untuk mendaftarkan dalam proses itu mesti sertakan Surat Info Catatan Kepolisian (SKCK).

Kepala Biro Penerangan Orang (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo memaparkan peraturan main untuk proses pembuatan SKCK. Menurut dia, dokumen itu dapat dilaksanakan di semua kantor polisi dimulai dari tingkat Polsek sampai Polda.

“Terkait kebutuhan disana, ada dimulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda dilayani. Diprioritaskan KTP bertempat, sebab kelak bakal dicek rekam jejak orang itu,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 20 September 2018.

Dedi tekankan, untuk orang yg bikin SKCK bakal digunakan cost sebesar Rp30 ribu per orangnya. Uang itu, kata Dedi sesuai sama keputusan Ketetapan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2016 mengenai Model serta Tarif atas Model Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BACA JUGA : Mantan Finalis Indonesian Idol 2008 Tertangkap Polisi

Berita Terbaru Walaupun demikian, Dedi mengatakan, cost itu tdk dengan cara langsung masuk ke Korps Bhayangkara. Tapi, disetorkan ke Kementerian Keuangan. Sesudah, terdapatnya proses itu, pemerintah baru bakal mendistribusikan uang itu untuk kepentingan operasional Polri.

Minggu lantas, Mahkamah Agung membolehkan eks koruptor berubah menjadi calon anggota legislatif, baik tingkat daerah atau pusat, di penentuan umum 2019.

Merilis dari BBC News Indonesia, Jubir MA Suhadi memaparkan larangan sisa tahanan masalah korupsi, sisa bandar narkoba, serta eks tahanan masalah kejahatan seksual pada anak, berubah menjadi calon legislatif, seperti ditata dalam Ketetapan Komisi Penentuan Umum (PKPU) bertentangan dengan UU Nomer 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu.

Warganet lantas bertanya-tanya, ” Bila calon legislatif saja dapat bekas terpidana, mengapa kita mesti membuat SKCK untuk melamar kerja ya? “

Berita Terkini, Kumpulan Berita Terkini, Berita Terbaru, Berita Terheboh, Berita Terupdate

0 Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *