BungaQQ KepoQQ KantinQQ helipoker BaikQQ
Berita Harian Terkini

Petinggi Partai Golkar Lakukan Pertemuan Bahas Pencekalan Setnov

Petinggi Partai Golkar Lakukan Pertemuan Bahas Pencekalan Setnov – Ketua fraksi Golkar di DPR Kahar Muzakir mengaku ada pertemuan petinggi partainnya di kantor Setya Novanto. Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan. Dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai pencekalan yang diterima Novanto dari KPK.

Pertemauan tersebut membahas tentang Pilkada DKI  “Salah satunya itu pencekalan di samping Pilkada yang lain engga ada kita hanya ingin negara ini menjadi negara hukum. Kata Kahar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (12/4).

Soal DPR menggelar rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas nota keberatan dari fraksi GOlkar, Kahan membantahnya di pihaknya menegaskan tidak ada mengusulkan untuk mengeluarkan surat keberatan dari lembaga DPR ke Presiden Jokowi terkait pencekalan ketua DPR Setya Novanto.

Petinggi Partai Golkar Lakukan Pertemuan Bahas Pencekalan Setnov

“Mana ada surat keberatan, enggak ada Rapat Bamus itu memang ada. Tapi tidak membahas soal surat Golkar. Tapi kenapa ketua DPR dicekal itu saja.

Fraksi Golkar sebenarnya ingin melakukan konsultasi ke Presiden Jokowi terkait masalah pencekalan Setya Novanto. Enggak ada nota keberatan hanya minta ke presiden utnuk konsultasi dan ingin bertanya bagaimana, ini ada UU  tapi pelaksanaan tidak sesuai.

Menurut Kahar jika seorang ingin dicekal harus memiliki status yang jelas dan sedang dalam tahap penyidikan dan bukan penyelidikan. “Fraksi Golkar tidak menginginkan itu dan masalah cekal itu tidak seperti itu.

Pencekalan itu proses hukum yang memiliki urutan cuman dari UU Imigrasi itu berdasarkan putusan MK. Orang yang dicekal itu harus berstatus hukumnya harus jelas dan itu harus dalam tahap peyidikan bukan penyelidikan.

Namun beda dengan Komisi III DPR dari Rapat Badan Musyawarah yang memberikan wewenang kepada komisi III DPR. Jurnimart Girsang mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi.

Sebagai mitra kerja Dirjen keimigrasian kata dia komisi III hanya bisa menanyakan soal dugaan pelanggaran hukum dalam pencekalan Setnov saat  rapat dengar pendapat (RDP).

Jurnimart menyebut surat penugasan dari Bamus belum diterima komisi III meski begitu dia menilai keputusan KPK dan Dirjen Keimigrasian mencekal Setnov sudah sesuai aturan. Apalagi komisi III dinilai tidak kewenangan mencabut status pencekalan ketua umum partai Golkar. Oleh karenanya Junimart menyatakan tidak akan hadir dalam investigasi atau pun rapat terkait adanya pencabutan pencekalan setnov.

SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA
SITUS BANDARQ ONLINE TERPERCAYA
SITUS ADUQ ONLINE TERPERCAYA
SITUS GAMPANG MENANG
SITUS SAKONG ONLINE TERPERCAYA

Shares 0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *